BEKASI – MONITORJABAR.CO.ID – Pendidikan diharapkan tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit dijangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi menjadi salah satu upaya membuka akses pendidikan sekaligus memberikan harapan baru bagi keluarga yang selama ini terkendala persoalan ekonomi.
Plt. Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menyampaikan hal tersebut saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi di Aula Sekolah Rakyat, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (31/8/2026).
Menurut Asep, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi ekonomi keluarga tidak seharusnya menjadi alasan seorang anak kehilangan kesempatan untuk belajar dan meraih cita-cita.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar dan meraih masa depannya hanya karena kondisi ekonomi atau keterbatasan yang dihadapinya,” ujar Asep.
Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat bukan hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun masa depan generasi muda dari keluarga yang membutuhkan.
“Sekolah ini bukan sekadar tempat untuk belajar. Sekolah Rakyat adalah tempat untuk membangun harapan dan mempersiapkan masa depan,” katanya.
Asep juga meminta para siswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain mengejar prestasi akademik, ia berpesan agar para peserta didik membangun karakter, menghormati guru, menjaga persahabatan, dan tetap memiliki cita-cita besar.
“Belajarlah dengan sungguh-sungguh, hormati guru, sayangi teman dan jangan pernah berhenti memiliki cita-cita,” tuturnya.
427 Siswa Ikuti Pendidikan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, menjelaskan sebanyak 427 siswa mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi.
Para siswa berasal dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, termasuk peserta yang sebelumnya mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan.
Menurut Alamsyah, program tersebut secara khusus diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah maupun mereka yang terpaksa berhenti sekolah karena berbagai keterbatasan.
“Tujuan utamanya tentunya meningkatkan akses pendidikan untuk anak-anak kita, terutama anak-anak yang belum sekolah atau yang putus sekolah, pernah sekolah kemudian tidak bisa melanjutkan,” jelasnya.
Peserta didik berasal dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2. Dengan konsep pendidikan berasrama, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga membentuk kemandirian dan karakter siswa.
Lebih jauh, pendidikan tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang nantinya dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan keluarganya.
“Harapannya anak-anak kita setelah itu bisa menjadi agen perubahan untuk meningkatkan derajat ekonomi dan derajat kesehatan keluarga,” ujar Alamsyah.
Delapan Bulan Lalu Masih Sawah
Ada cerita tersendiri di balik berdirinya Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi.
Alamsyah mengungkapkan, sekitar delapan bulan sebelumnya, lokasi tersebut masih berupa lahan persawahan yang ditanami padi.
Namun melalui kolaborasi berbagai pihak, lahan tersebut kemudian berkembang menjadi fasilitas pendidikan yang kini mulai digunakan untuk mendidik ratusan siswa.
“Delapan bulan yang lalu ini masih sawah yang diolah dan ditanami padi. Alhamdulillah karena kolaborasi bersama seluruh stakeholder, dari perencanaan kemudian hasil advokasi, akhirnya bisa hadir di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, DPR RI, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, pelaksana pembangunan PT Brantas Abipraya bersama KSO, serta para pendamping sosial.
Kuota Kabupaten Bekasi Belum Terisi Penuh
Untuk peserta didik yang berasal dari Kabupaten Bekasi, tersedia kuota sebanyak 270 siswa. Namun hingga saat ini baru terisi 237 siswa.
Rinciannya terdiri dari 57 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP dan 90 siswa SMA.
Masih terdapat kekurangan kuota yang akan dipenuhi melalui proses verifikasi dan validasi lanjutan.
Dalam proses penerimaan, data awal peserta berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi bersama oleh Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, RT/RW, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Regsos, IPSM serta unsur pilar sosial lainnya.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang sesuai dengan sasaran program.
Satu Sekolah, Seribu Mimpi
Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat turut dihadiri Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, kepala perangkat daerah serta Kepala STPL Kementerian Sosial RI.
Asep berharap kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat terus diperkuat sehingga program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Sementara Alamsyah menaruh harapan besar kepada para siswa yang kini memulai perjalanan pendidikan mereka.
“Sekolah Rakyat ini satu sekolah, seribu mimpi dan sejuta prestasi,” pungkasnya.
Bagi Kabupaten Bekasi, kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar bertambahnya fasilitas pendidikan. Lebih dari itu, sekolah tersebut membawa misi besar: memutus keterbatasan ekonomi sebagai penghalang pendidikan dan membuka jalan bagi anak-anak untuk mengubah masa depan keluarganya.
